Resmi terbit dan berlaku sejak 27 Februari 2025 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak yang Terutang dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Sehubungan Dengan Implementasi Coretax DJP.

Coretax yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Selama masa transisi, coretax dinilai masih memiliki beberapa hambatan teknis bagi para pengguna sehingga diterbitkannya Keputusan Nomor KEP-67/PJ/2025.

Keputusan tersebut dibuat sebagai tanggapan atas transformasi sistem administrasi perpajakan yang dinilai banyak menyebabkan hambatan, salah satunya menyebabkan keterlambatan pembayaran, penyetoran administrasi perpajakan, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam hal ini, bukan merupakan kesalahan Wajib Pajak.

Apa Semua Jenis Pajak Mendapatkan Relaksasi?

Pada keputusan ini, ditetapkan kebijakan terkait penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Relaksasi ini berlaku hanya pada beberapa jenis pajak tertentu, yang mencakup keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak, serta keterlambatan pelaporan pajak atau penyampaian surat pemberitahuan (SPT).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis Pajak</th>
<th>Masa Pajak</th>
<th>Batas Bayar/Setor</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><ul>
<li>
PPh Pasal 4 ayat (2), selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
</li>
<li>
PPh Pasal 15;
</li>
<li>
PPh 21;
</li>
<li>
PPh 22;
</li>
<li>
PPh 23;
</li>
<li>
PPh 25;
</li>
<li>
PPh 26;
</li>
</ul></td>
<td>Januari 2025</td>
<td>28 Februari 2025</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">PPh Pasal 4 ayat (2), selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.	Desember 2024	31 Januari 2025</td>
<td>Desember 2024</td>
<td>31 Januari 2025</td>
</tr>
<tr>
<td>Januari 2025</td>
<td>28 Februari 2025</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dalam PMK Nomor 18 Tahun 2025, pemerintah menanggung 6% dari total PPN yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen. Dengan demikian, penumpang hanya perlu membayar 5% dari total PPN, bukan 11% seperti biasanya. Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket yang dilakukan sejak 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025 dan hanya untuk periode penerbangan antara 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

Coretax Error Terus, Telat Setor dan Lapor? Kena Sanksi Gak Sih?

Menjelang musim mudik Lebaran 2025, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 18 Tahun 2025, yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang ingin pulang kampung menggunakan transportasi udara.

Dasar Hukum dan Ketentuan PPN Tiket Pesawat


Sebagai informasi tambahan, sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf j UU PPN, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara internasional tidak dikenai PPN. Artinya, tiket pesawat domestik dikenakan PPN, sedangkan tiket internasional bebas PPN.
Namun, perlu diperhatikan untuk tiket internasional ada ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam PP 49 Tahun 2022. Jika masyarakat ingin mudik ke luar negeri (misalnya ke Malaysia atau Singapura), maka tiket penerbangan internasional memang tidak dikenakan PPN, selama rute penerbangan memenuhi kriteria sebagai berikut.

Perjalanan dari satu bandar udara ke bandar udara lain atau beberapa bandara harus menggunakan satu tiket.

Jasa angkutan udara internasional harus menjadi bagian tak terpisahkan dari penerbangan luar negeri.

Apa Aja Ya Komponen yang Mempengaruhi Harga Tiket Pesawat?

Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dihitung berdasarkan komponen:

Besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan jarak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

Asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang

Biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar perhitungan penetapan Tarif Jarak. Dalam Lampiran Penjelasan Pasal 126 Ayat (3) Huruf d UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, disebutkan biaya-biaya tambahan di luar perhitungan penetapan tarif jarak antara lain:

Biaya fluktuasi harga bahan bakar (fuel surcharge)

Biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara karena pada saat berangkat atau pulang penerbangan tanpa penumpang, misalnya pada saat hari raya.

Biaya Tambahan Lainnya: Passenger Service Charge (PSC)/Airport Tax: 

Biaya layanan jasa penumpang di bandara, yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah dan/atau badan usaha bandara.

Adapun komponen nilai penggantian yang dikenakan PPN DTP mencakup beberapa biaya utama dalam tiket pesawat, antara lain:

Kang Sardi membeli tiket pesawat kelas ekonomi seharga Rp 1.650.000 pada tanggal 13 Maret 2025 dari Medan ke Jakarta untuk penerbangan 2 April 2025. Tiket tersebut sudah termasuk Passenger Service Charge (PSC) sebesar Rp 150.000.

Berdasarkan data di atas, perhitungan PPN adalah sebagai berikut.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dipungut kepada Kang Sardi
= ([5/11] x [11/12] x Penggantian berupa base fare, fuel surcharge, extra baggage, dan seat selection.
= ([5/11] x [11/12] x Rp 1.500.000) = Rp 625.000

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditanggung pemerintah
= ([6/11] x [11/12] x Penggantian berupa base fare, fuel surcharge, extra baggage, dan seat selection)
= ([6/11] x [11/12] x Rp 1.500.000) = Rp 750.000

PPN yang terutang dipungut kepada Kang Sardi
12% x Rp 625.000 = 75.000

PPN yang terutang ditanggung pemerintah
12% x Rp 750.000 = 90.000

Total pembayaran yang harus ditanggung oleh Kang Sardi
= Harga tiket pesawat + PPN
= Rp 1.650.000 + Rp 75.000 = 1.725.000

Sehingga yang harus dibayarkan Kang Sardi jika mendapatkan insentif berupa PPN DTP yaitu sebesar Rp 1.725.000

Lalu Jika Tidak Dapat Insentif, Bagaimana?

Perhitungan tiket pesawat jika tidak mendapatkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah adalah sebagai berikut.

DPP = (11/12) x Penggantian berupa base fare, fuel surcharge, extra baggage, dan seat selection)
DPP = (11/12) x Rp 1.500.000) = Rp 1.375.000

Total = Harga Tiket + PPN
Total = Rp 1.650.000 + Rp 165.000 = Rp 1.815.000

Jika Kang Sardi tidak mendapatkan insentif PPN, maka tiket yang harus dibayarkan sebesar Rp 1.815.000

Insentif ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin mudik dengan harga tiket yang lebih terjangkau. Dengan adanya keringanan pajak ini, harga tiket pesawat kelas ekonomi akan lebih murah dibandingkan dengan kondisi normal. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi udara selama periode Lebaran, terutama bagi mereka yang harus menempuh perjalanan jauh.

Selain menguntungkan masyarakat, kebijakan ini juga berdampak positif bagi maskapai penerbangan. Dengan adanya PPN DTP, permintaan tiket pesawat diprediksi meningkat, sehingga okupansi penerbangan juga lebih tinggi. Ini tentu menjadi dorongan bagi industri penerbangan yang masih dalam tahap pemulihan setelah terdampak pandemi dan ketidakstabilan ekonomi global.

Pemerintah terus berupaya memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin mudik dengan lebih hemat. Insentif PPN DTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meringankan biaya perjalanan saat musim Lebaran. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah berkumpul dengan keluarga tanpa terbebani oleh harga tiket yang terlalu tinggi.

Sekarang Ada Diskon PPN Tiket Pesawat Untuk Mudik Lebaran Loh!

– Workshop bertajuk mengenai “Pajak Penghasilan (PPh)” yang digelar di kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat sebagai pihak penyelenggara workshop pada Rabu (12/2).

Edukasi dan implementasi PPh Pasal 21 dalam workshop ini dibuka oleh Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Baznas Provinsi Jawa Barat, H Achmad Ridwan S.E., M.M. Isu utama yang dihadapi oleh lembaga penerima zakat ialah diberlakukannya PMK 66 mengenai Natura dan PMK 168 Tahun 2024 mengenai TER (Tarif Efektif Rata-Rata).

Tim Ahli SAR Tax and Management Consultant, Dedi Sugianto S.E., M.M., CHRA., mengatakan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam mekanisme perpajakan yang berdampak pada honorarium, perjalanan dinas, serta skema relawan yang menerima dana dari zakat.

“Perubahan regulasi ini tentu harus disikapi dengan cermat. Misalnya, honorarium panitia pegawai tetap dikategorikan sebagai penghasilan bukan pegawai, padahal seharusnya masuk dalam kategori pegawai tetap untuk pemotongan pajak yang lebih tepat,” ujarnya.

Baznas harus lebih berhati-hati dalam mengelola reimbursement, mengingat sebagian besar bentuk penggantian biaya masuk dalam kategori objek pajak, kecuali uang makan yang telah diatur dalam PMK 66. Di sisi lain, pengelolaan perjalanan dinas juga menjadi perhatian, terutama dalam menyelaraskan komponen biaya perjalanan agar sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

“Kami [Baznas] masih mendalami apakah uang saku dan uang makan dalam perjalanan dinas sebaiknya digabungkan sebagai beban perjalanan atau dikategorikan sebagai biaya akomodasi agar lebih sesuai dengan regulasi perpajakan,” ujar salah satu karyawan Baznas Jabar.

Kedepannya, Baznas Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan SAR Tax & Management berkomitmen untuk terus meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mengoptimalkan pengelolaan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Regulasi Baru Pajak: Lembaga Zakat Harus Siap Beradaptasi

 – Workshop bertajuk ”Praktek Aplikasi Coretax untuk BPR: optimalisasi Perpajakan dengan Mudah dan Efektif” digelar di Hotel Grandia Bandung, pada Rabu (12/2) dengan DPD Perhimpunan Bank Prekreditan Rakyat (Perbarindo) Jawa Barat sebagai pihak penyelenggara workshop. Acara ini diikuti oleh lebih dari 40 peserta dari berbagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Barat.

Topik utama dalam workshop ini yaitu coretax system. Coretax merupakan sistem digital terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Coretax telah diresmikan pemberlakuannya sejak 1 Januari 2025, meskipun begitu berbagai kendala seperti kesalahan sistem dan bug masih sering terjadi, yang berdampak pada proses administrasi perpajakan.

Ketua DPD Perbarindo Jabar, Mahfud Fauzi, dalam sambutannya menyampaikan dengan diadakannya workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan beradaptasi para pelaku industri BPR terhadap sistem coretax yang masih penuh tantangan dalam pengoperasiannya. “Dengan adanya perubahan sistem perpajakan, penting bagi BPR untuk memahami mekanisme baru agar proses administrasi pajak berjalan lancar dan sesuai regulasi,” ujar Mahfud.

Narasumber yang turut hadir pada workshop ini merupakan sejumlah praktisi perpajakan yang memberikan materi dan bimbingan langsung kepada peserta. Workshop ini terdiri dari sesi pemaparan materi terkait sistem coretax, termasuk latar belakang implementasi dan tata cara pelaporan pajak yang lebih efisien, serta diskusi panel interaktif dibimbing oleh Agus Puji Priyono S.E., Ak, S.H., M.Ak, M.AP, M.H. Kemudian dilanjutkan dengan sesi simulasi dan implementasi penggunaan coretax yang dipandu oleh Dedi Sugianto S.E., M.M., CHRA. sehingga memungkinkan peserta menyampaikan kendala dan memperoleh solusi secara langsung.

DPD Perbarindo Jabar berharap para pelaku industri BPR dapat lebih siap menghadapi tantangan baru dalam sistem administrasi perpajakan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Para peserta juga berharap agar kegiatan serupa dapat diadakan secara berkala guna memfasilitasi adaptasi yang lebih baik terhadap sistem perpajakan terbaru.

Transformasi Digital Pajak, BPR Jabar Siap Hadapi Tantangan Baru?

Berita terkait naiknya PPN ramai dibicarakan oleh netizen dan banyak orang, naiknya PPN dari 11% menjadi 12% menimbulkan penolakan yang cukup banyak dari orang-orang. Tarif PPN itu sendiri memang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mana tarif PPN akan naik menjadi 12% paling lambat berlaku tanggal 1 Januari 2025. Jelang bergantinya tahun menuju 2025, wacana ini kembali naik dan ramai dibicarakan. Meskipun tak sedikit adanya penolakan dari banyak orang, pemerintah tetap akan menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Adapun tujuan naiknya tarif PPN menjadi 12% untuk meningkatkan penerimaan negara dari lingkup perpajakan. Penerimaan negara dari pajak merupakan yang terbesar dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan lainnya, yakni mencapai sekitar 80% dari penerimaan negara.

Di balik plan agar naiknya penerimaan negara dari kenaikan tarif PPN, timbul kekhawatiran kenaikan ini berdampak besar pada harga barang-barang yang ada di pasaran. Pemerintah melalui Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian pada tanggal 16 Desember 2024 yang lalu mengumumkan telah menyiapkan paket insentif ekonomi untuk kesejahteraan yang akan semakin melindungi kelompok masyarakat tidak atau kurang mampu. Pemerintah juga menegaskan bahwasanya barang-barang kebutuhan pokok dan jasa-jasa pokok tertentu tetap mendapatkan pengecualian, sehingga hal ini tidak akan berdampak signifikan terhadap masyarakat. Pemerintah juga mengedarkan Keterangan Tertulis Nomor KT-03/2024 terkait Penyesuaian Tarif PPN 1%, berikut keterangan lebih lengkapnya.

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan implementasi penyesuaian tarif PPN 1% dari 11% menjadi 12%, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan secara bertahap ini dimaksudkan agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%. Barang dan jasa tersebut seperti:

Barang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran

Jasa-jasa di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum

Barang lainnya misalnya buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik, dan air minum

dan berbagai insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp265,6 triliun untuk tahun 2025.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu minyak goreng curah “Kita”, tepung terigu dan gula industri. Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah (DTP), sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa. Sebagai contoh dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini:

Jadi, kenaikan PPN 11% menjadi 12% hanya menyebabkan tambahan harga sebesar 0,9% bagi konsumen.


Menjawab pertanyaan mengenai PPN atas uang elektronik dan dompet digital (e- wallet) dengan ini disampaikan bahwa jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN sesuai ketentuan PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya bukan nilai pengisian uang (top up), saldo (balance), atau nilai transaksi jual beli melainkan atas jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital tersebut. Artinya, jasa layanan uang elektronik dan dompet digital bukan merupakan objek pajak baru. Sebagai contoh, dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Zain mengisi ulang (top up) uang elektronik sebesar Rp1.000.000. Biaya top up misalnya Rp1.500, maka PPN dihitung sebagai berikut: 11% x Rp1.500 = Rp165.
Dengan kenaikan PPN 12%, maka PPN dihitung menjadi sebagai berikut: 12% x Rp1.500 = Rp180.
Jadi, kenaikannya PPN sebesar 1% hanya Rp15.

Slamet mengisi dompet digital atau e-wallet sebesar Rp500.000. Biaya pengisian dompet digital atau e-wallet misalnya Rp1.500, maka PPN dihitung sebagai berikut:
11% x Rp1.500 = Rp165.
Dengan kenaikan PPN 12%, maka PPN dihitung menjadi sebagai berikut: 12% x Rp1.500 = Rp180.
Jadi, kenaikannya PPN sebesar 1% hanya Rp15

Artinya, berapapun jumlah nominal transaksi sepanjang jasa layanan yang dibebankan oleh provider tidak mengalami perubahan, maka jumlah PPN yang dibayar akan tetap sama.

Perlu kami sampaikan bahwa transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan bagian dari Jasa Sistem Pembayaran. Atas penyerahan jasa sistem pembayaran oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) kepada para merchant terutang PPN sesuai ketentuan PMK 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Artinya, penyelenggaraan jasa sistem pembayaran bukan merupakan objek pajak baru.Yang menjadi dasar pengenaan PPN adalah Merchant Discount Rate (MDR) yang dipungut oleh penyelenggara jasa dari pemilik merchant.

Pada Desember 2024, Pablo membeli TV seharga Rp5.000.000. Atas pembelian tersebut, terutang PPN sebesar Rp550.000, sehingga total harga yang harus dibayarkan oleh Pablo adalah sebesar Rp5.550.000. Atas pembelian TV tersebut, jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Pablo tidak berbeda baik ketika menggunakan QRIS maupun menggunakan cara pembayaran lainnya. Artinya, jasa sistem pembayaran melalui QRIS bukan merupakan objek pajak baru.

Biaya berlangganan platform digital seperti Netflix, Spotify, Youtube Premium, dan sebagainya merupakan objek pajak PPN PMSE sebagaimana diatur dalam PMK 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selama ini, platform digital tersebut telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Artinya, atas biaya berlangganan platform digital bukan merupakan objek pajak baru.

Atas transaksi penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer, selama ini sudah dipungut PPN sesuai dengan ketentuan PMK 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. Artinya, atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher bukan merupakan objek pajak baru.

Atas transaksi penjualan tiket konser musik dan sejenisnya, bukan merupakan objek PPN tetapi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Atas transaksi penjualan tiket pesawat dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari tiket pesawat luar negeri, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, terutang PPN. Artinya, transaksi penjualan tiket pesawat dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari tiket pesawat luar negeri bukan merupakan objek PPN baru.

Berdasarkan hitungan Pemerintah, inflasi saat ini rendah di angka 1,6%. Dampak kenaikan PPN 11% menjadi 12% adalah 0,2%. Inflasi akan tetap dijaga rendah sesuai target APBN 2025 di kisaran 1,5%-3,5%. Dengan demikian, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan.

Melihat kembali kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 tidak menyebabkan lonjakan harga barang/jasa dan tergerusnya daya beli masyarakat. Berkaca pada periode kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dampak terhadap inflasi dan daya beli tidak signifikan. Di tahun 2022 tingkat inflasinya adalah 5,51%, namun terutama disebabkan tekanan harga global, gangguan suplai pangan, dan kebijakan penyesuaian harga BBM akibat kenaikan permintaan dari masyarakat pasca pandemi Covid-19. Sepanjang 2023-2024 tingkat inflasi berada pada kisaran 2,08%.

Sebagaimana telah diumumkan dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian pada tanggal 16 Desember 2024, Pemerintah juga telah menyiapkan paket insentif ekonomi untuk kesejahteraan yang akan semakin melindungi kelompok masyarakat tidak atau kurang mampu, meliputi:

Dukungan untuk Rumah Tangga dan Individu (PMK)

Pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras bagi 16 juta keluarga penerima manfaat. Setiap keluarga akan menerima 10 kg beras per bulan selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.

PPN DTP 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak Kita selama 1 tahun.

Diskon 50% untuk tagihan listrik diberikan kepada pelanggan dengan daya 2200VA atau lebih rendah selama dua bulan pertama di tahun 2025.

Diskon PPN DTP bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama (diskon 100% untuk bulan Januari-Juni 2025, dan 50% untuk bulan Juli-Desember 2025)

Perbaikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK.

Stimulus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (perubahan PP 55 Tahun 2022)

Masa berlaku bagi WP OP UMKM yang telah menggunakan tarif PPh Final 0,5% selama 7 tahun dan berakhir pada tahun 2024, diperpanjang untuk tahun 2025.

Bagi WP OP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% selama 7 tahun sejak pertama kali terdaftar sesuai PP 55/2022.

UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun dibebaskan sepenuhnya dari kewajiban membayar PPh.

Dukungan untuk Sektor Industri dan Padat Karya (PMK)

Pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan akan mendapat insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Bantuan 50% untuk Jaminan Kecelakaan Kerja sektor padat karya selama 6 (enam) bulan yang dibayar oleh BPJSTK.

Subsidi bunga 5% untuk pinjaman oleh perusahaan tekstil untuk revitalisasi mesin.

Stimulus untuk Sektor Perumahan (PMK PPN DTP)

Pemerintah memberikan diskon PPN DTP untuk pembelian rumah sebagai sektor dengan multiplier tinggi dengan harga jual hingga Rp5 miliar untuk Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon 100% pada periode Januari – Juni 2025 dan diskon 50% pada periode Juli – Desember 2025.

Insentif untuk Sektor Otomotif (PMK PPN DTP)

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mendapat berbagai insentif, termasuk PPN DTP 10% untuk KBLBB, PPnBM DTP 15% untuk KBLBB impor CBU dan CKD, serta bea masuk 0% untuk KBLBB CBU.

Kendaraan bermotor hybrid diberikan insentif berupa PPnBM DTP sebesar 3%.

Pemberian paket insentif ekonomi untuk kesejahteraan tersebut akan melengkapi berbagai program pemerintah yang saat ini telah dianggarakan dalam APBN 2025, khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti:

Pendidikan sebesar Rp722,6 triliun antara lain untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan (PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP Paud, dan beasiswa LPDP), makan bergizi anak sekolah.

Perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun antara lain PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.

Kesehatan sebesar Rp197,8 triliun antara lain percepatan penurunan stunting dan penurunan kasus TBC, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program JKN.

Ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun antara lain ekstensifikasi lahan pertanian beserta sarana dan prasarananya, lumbung pangan dan akses pembiayaan petani, serta penguatan cadangan pangan nasional.

Total paket insentif ekonomi di atas sebesar Rp1.549,5 triliun (51,56% dari total penerimaan APBN 2025).

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% akan memperkuat penerimaan negara di APBN sehingga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan nasional, termasuk membiayai program-program pendidikan, kesehatan dan kesejahteran masyarakat kurang mampu. Berdasarkan baseline penerimaan PPN tahun 2023, dengan asumsi basis yang sama, potensi penerimaan PPN (PPN DN dan PPN Impor) dari penyesuaian tarif 11% menjadi 12% ini mencapai Rp75,29 triliun.

Sampai saat ini Pemerintah tidak berencana untuk menurunkan batasan omzet bagi pengusaha untuk menggunakan tarif PPh 0.5% maupun sebagai batasan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), dari Rp4,8 miliar per tahun menjadi Rp3,6 miliar per tahun. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers Menko Perekonomian pada hari senin tanggal 16 Desember 2024.

Terkait rencana pemerintah untuk mengenakan PPN atas “barang kebutuhan pokok premium” dan “jasa kesehatan/pendidikan premium”, dengan ini disampaikan bahwa:

Kementerian Keuangan akan membahas kriteria atau batasan barang/jasa tersebut secara hati-hati dengan pihak-pihak terkait agar pengenaan PPN atas barang/jasa tertentu dengan batasan di atas harga tertentu dapat dilakukan secara tepat sasaran, yaitu hanya dikenakan terhadap kelompok masyarakat sangat mampu.

Atas seluruh barang kebutuhan pokok dan jasa kesehatan/pendidikan pada tanggal 1 Januari 2025 akan tetap bebas PPN sampai diterbitkannya peraturan terkait.

Jadi, hadiah yang kamu dapat bakal kena pajak tergantung jenis hadiahnya dan siapa yang menerimanya!

KETERANGAN TERTULIS TERKAIT PENYESUAIAN TARIF PPN 12%

Agustusan, atau perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, selalu jadi momen penting untuk mengenang Proklamasi 1945. Selain memperkuat rasa persatuan, kegiatan seperti upacara bendera dan lomba-lomba tradisional penuh keceriaan sering diadakan, nggak cuma di lingkungan masyarakat tapi juga di kantor. Di perusahaan, acara Agustusan jadi cara yang seru buat mempererat kebersamaan antar karyawan lewat berbagai lomba seru. Nggak cuma bikin semangat kerja meningkat, hubungan antar rekan kerja pun jadi makin solid, lingkungan kerja juga lebih positif dan produktif. Nah kadang perusaahan masih kebingunan, hadiah yang diberikan ke pegawainya kena PPh Pasal 21 atau 4 ayat (2) yaaa??


KALAU MENANG LOMBA, HADIAH YANG KITA DAPAT KENA PAJAK NGGAK YA?

Ternyata, hadiah dari lomba itu ada pajaknya, lho! Yuk, kita bahas satu per satu jenis pajak yang berlaku buat hadiah lomba:

Kalau menang undian, berapapun bentuk hadiahnya, kena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 25% dari total nilai hadiah. Pajak ini final, jadi nggak bisa diutak-atik lagi.

Hadiah dari lomba atau penghargaan, seperti lomba menggambar, dikenakan PPh Pasal 21 untuk warga negara Indonesia, dengan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh. Kalau penerimanya warga negara asing, tarifnya 20% dari jumlah bruto, sesuai aturan tax treaty (P3B).

Hadiah dari acara tertentu, misalnya lomba olahraga, juga kena PPh Pasal 21 untuk orang Indonesia, dan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% untuk warga asing.

Penghargaan atas prestasi tertentu, seperti dapat nilai sempurna di lomba cerdas cermat, kena PPh Pasal 21 buat orang pribadi dalam negeri. Buat warga negara asing, PPh Pasal 26 dengan tarif 20%. Kalau penerimanya badan usaha, kena PPh Pasal 23 dengan tarif 15%.

Biasanya perusahaan punya berbagai pilihan hadiah untuk pegawai mereka. Berikut beberapa bentuk yang sering diberikan :

Ini salah satu hadiah favorit karena pegawai bisa pilih sendiri barang yang diinginkan.

Bonus uang tunai sering diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kerja atau target.

Misalnya, smartphone, tablet, atau laptop, cocok buat hadiah di acara penghargaan pegawai.

Tas kerja, agenda keren, atau alat tulis premium juga sering dijadikan hadiah.

Ada juga perusahaan yang memberi paket liburan atau voucher hotel sebagai apresiasi.

Beberapa perusahaan kasih kesempatan ikut kelas, workshop, atau pelatihan.

ATAS KEIKUTSERTAAN PEGAWAI DALAM LOMBA MAKA DALAM PAJAK TERMASUK PESERTA KEGIATAN

Nah peserta kegiatan dalam pajak definisinya merupakan orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima Pegawai Tetap dari pemberi kerja.

Atas penggunaan tarifnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, maka dikenakan PPh Pasal 21 tidak final dengan formula perhitungan sebagai berikut :

Namun sering kali terjadi kebingungan bagi Wajib Pajak dalam menentukan Objek Pajak atas Hadiah. Dalam pengenaan pajak atas hadiah selain yang tercantum dalam PPh (4) ayat 2, maka dapat dikenakan PPh 21 tidak final dengan kode objek pajak 21-100-13 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hadiah dengan menentukan apakah hadiah yang didapat apakah dengan undian atau bukan.

Misalnya, Tuan Widodo menang hadiah undian Rp 150 juta dari PT XYZ. Maka, Tuan Widodo dikenakan pajak undian dengan perhitungan seperti ini:

= Tarif PPh 4 ayat (2) x Total hadiah undian

Maka jumlah hadiah yang diterima Tuan widodo adalah

= Total hadiah - jumlah pemotongan PPh 4 ayat 2

Contoh perhitungan pajak atas Hadiah Perlombaan

Dalam perlombaan Badminton yang diadakan oleh PT X. Karyawan A memenangkan perlombaan dan diberi hadiah sebesar Rp 65.000.000,- Atas perlombaan tersebut maka karyawan A dikenakan PPh pasal 21 tidak final dengan tarif sesuai pasal 17 yang dipotong oleh PT. X. Dengan rincian sebagai berikut:

Penghasilan sampai dengan Rp. 60 Juta dikenakan tarif progresif pasal 17 sebesar 5%

Penghasilan diatas Rp. 60 Juta - 250 Juta dikenakan tarif progresif pasal 17 sebesar 15%

= Tarif PPh 17 atas hadiah x total hadiah

Maka besar hadiah neto yang akan diterima karyawan A adalah

Agustusan telah usai, Pajak Hadiahnya bagaimana ya?

Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021. Sampai saat ini, pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih berlangsung, batas waktu untuk memadankan NIK dengan NPWP telah diperpanjang hingga 30 Juni 2024 dari sebelumnya 31 Desember 2023. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023, yang merupakan amandemen dari PMK Nomor 112/PMK.03/2022. Setelah itu, kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP akan diterapkan sepenuhnya mulai 1 Juli 2024. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Langkah ini juga mendukung kebijakan satu data Indonesia, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus mengingat banyak nomor identitas.


NIK adalah nomor identitas kependudukan yang terdiri dari 16 (enam belas) digit. NIK bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada individu seumur hidupnya. Seseorang akan memperoleh NIK saat terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan nomor ini akan tetap sama hingga akhir hayatnya.
Sementara itu, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak. Nomor ini digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.


Pemadanan NIK dan NPWP penting untuk memperkuat integritas dan akurasi data pajak, menghindari kemungkinan salah identitas, dan memastikan setiap orang yang memiliki kewajiban membayar pajak jika memiliki NPWP yang valid dan terhubung dengan NIK. Dengan satu nomor identitas, pengelolaan administrasi perpajakan oleh Pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien serta mengurangi potensi duplikasi data.


Pemadanan NIK-NPWP untuk Wajib Pajak Baru

Masyarakat yang baru membuat NPWP sejak 14 Juli 2022 tidak perlu melakukan pemadanan NIK-NPWP secara manual. NPWP mereka sudah otomatis dipadankan saat pendaftaran sebagai wajib pajak.


Di bawah ini merupakan Langkah-langkah untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan secara online melalui e-PSPT dari laman resmi twitter @DitjenPajakRI:
Pemadanan NIK dan NPWP dilakukan secara online sehingga masyarakat dapat melakukan mandiri dengan mudah, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Kunjungi laman <ahref="pajak.go.id">pajak.go.id</a> dan login menggunakan 15 digit NPWP, kata sandi dan kode keamanan.

Pilih menu "Profil" dan masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
Klik "Validasi", kemudian "Ubah Profil".
Logout dan coba login kembali menggunakan NIK. Jika status valid, berarti NIK telah berlaku sebagai NPWP.


Jika tidak melakukan pemadanan NIK dan NPWP sampai dengan 30 Juni 2024, wajib pajak tidak dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan sehingga sulit untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya serta tidak dapat menggunakan layanan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mensyaratkan penggunaan NPWP karena status data identitas belum padan dengan data kependudukan. Wajib Pajak tersebut tetap dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain setelah melakukan perubahan data dan terhadap data tersebut dilakukan pemadanan, yang menghasilkan data identitas Wajib Pajak telah padan dengan data kependudukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.


Pemadanan NIK dan NPWP adalah langkah penting menuju sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Dengan satu nomor identitas untuk segala urusan perpajakan, masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pemerintah pun dapat mengelola administrasi perpajakan dengan lebih efisien, mengurangi potensi duplikasi data, dan memastikan akurasi data pajak. Bagi Wajib Pajak yang belum melakukan pemadanan, segera lakukan sebelum batas akhir 30 Juni 2024 untuk menghindari kesulitan administrasi di kemudian hari.


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 112/PMK/2022


https://www.detik.com/jatim/berita/d-7347977/apa-itu-pemadanan-nik-dan-npwp-simak-langkah-langkahnya

https://news.ddtc.co.id/tidak-validasi-nik-npwp-sebelum-akhir-2023-apa-konsekuensinya-1799065

https://news.detik.com/berita/d-7081417/langkah-langkah-pemadanan-dan-validasi-data-nik-jadi-npwp

Pemadanan NIK dan NPWP diperpanjang sampai 30 Juni 2024!!

Dengan diberlakukannya NPWP 16 digit pada saat ini, Direktorat Jenderal Pajak akan memperbarui sistem dan aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak. Salah satu perubahan yang telah dinantikan oleh kita sebagai wajib pajak adalah pembaruan aplikasi e-faktur yang kita gunakan untuk mengunggah dan menerbitkan faktur pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meluncurkan aplikasi e-faktur desktop versi 4.0 pada akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu (20/7/2024). Oleh karena itu, penggunaan aplikasi e-faktur desktop versi 3.2 hanya dapat digunakan hingga versi terbaru diluncurkan.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) akan dapat segera digunakan di e-faktur. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP), Dwi Astuti, menyatakan bahwa NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah melakukan instalasi e-faktur 4.0.
"Khusus untuk e-faktur versi 4.0, harus di-install terlebih dahulu. Untuk instalasi ini, akan ada downtime pada tanggal 20 Juli dari pukul 09.00-19.00," ujar Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP).


Sebelum rilis, akan dilakukan downtime sehingga PKP tidak dapat mengakses layanan e-faktur, terutama untuk layanan:

⁠Permintaan NSFP secara online (e-Nofa)

⁠Upload e-faktur (e-faktur desktop), dan

Downtime system dimulai pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 pukul 09.00 – 19.00 WIB. Selama proses downtime, Wajib Pajak tidak diperkenankan melakukan upload dokumen baik itu Faktur, Nota Retur dan Dokumen lain pada aplikasi e-faktur desktop.Setelah downtime berakhir, Wajib Pajak wajib menggunakan e-faktur desktop 4.0.


Untuk melakukan update ke aplikasi e-faktur versi 4.0, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh update atau file patch aplikasi e-faktur yang dapat diakses di laman 

Di tautan tersebut terdapat lima (5) versi aplikasi yang tersedia, yaitu:

Pilihlah file patch sesuai dengan sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Anda saat ini.


Sebelum melakukan update e-faktur ke versi 4.0, pastikan telah melakukan backup database e-faktur versi 3.2 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Backup database dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Klik kanan folder db dan pilih add to db.rar sehingga database tersebut akan tercompress.

Hasil compress db akan menghasilkan file seperti gambar di atas dan silahkan copy atau pindahkan ke hardisk eksternal / flashdisk agar bisa digunakan jika aplikasi bermasalah.

BAGAIMANA LANGKAH-LANGKAH UPDATE E-FAKTUR VERSI 4.0?

Pilih salah satu file patch e-faktur yang akan digunakan untuk update aplikasi e-faktur versi 4.0 sesuai dengan sistem operasi PC/Laptop yang digunakan. Sebagai contoh kita pilih aplikasi e-faktur versi Windows 64 bit.

Selanjutnya klik kanan hasil unduhan e-faktur tersebut dan pilih Extract to “Efaktur_Windows_64bit\” seperti contoh gambar di bawah ini :

Di dalam folder hasil ekstrak, untuk Sistem Operasi Windows terdapat beberapa file seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Jalankan aplikasi e-faktur versi 4.0 dengan double klik ke file “Etaxinvoice.exe” sehingga otomatis aplikasi tersebut melakukan update versi database. Pastikan laptop/komputer terhubung dengan internet, agar aplikasi dapat melakukan update database secara otomatis. Silakan tunggu beberapa saat, sehingga muncul tampilan seperti gambar di bawah ini.

Kemudian pilih “Lokal Database” , lalu tekan tombol “Connect”

Silahkan masukan username dan password pada aplikasi e-faktur seperti biasa dan jika sudah klik tombol login, maka aplikasi e-faktur yang muncul adalah versi 4.0.

Setelah berhasil login, akan muncul tampilan awal e-faktur seperti pada gambar di bawah ini. Selain itu, akan tersaji informasi NPWP 16 digit dan NITKU. Namun masih tertulis “null”, sehingga perlu dilakukan update profil.

Masuk ke menu “Management Upload” [10], kemudian pilih “Profil PKP”

Untuk melakukan pembaruan profil, tekan tombol “Refresh/Sinkronisasi Profil PKP dari DJP”. Aplikasi akan melakukan sinkronisasi data dengan server DJP. Pastikan koneksi internet stabil. Kemudian jika sudah update silahkan tekan tombol simpan maka aplikasi akan menutup secara otomatis.

BINGUNG UPDATE E-FAKTUR 4.0?? BEGINI NIH CARANYA

PKM Institute berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Manado, IAI Wilayah Sulawesi Utara, dan Pertapsi Korwil Sulawesi Utara proudly presents :

📅 : Sabtu, 2 Desember 2023
📍 : Zoom Meeting
Live Streaming Youtube
🕥 : 09.00-12.00 WITA

Keynote Speaker :
Susy Marentek,SE.,MSA.
(Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Manado)


Narasumber :
Agus Puji Priyono, SE, SH, Ak, M.Ak, MH, M.AP, CA, CPA, SAS, CPMA, CACP, CLA, CCC, CPS.
(Partner SAR Consulting Group)



Moderator :
Semuel H. Corneles, SE.AK.CA.BKP
(Sekretaris IAI Sulawesi Utara)



Host :
Anita Ludia Vivian Wauran,SE.,M.Ak.,Ak
(Ketua Tax Center Politeknik Negeri Manado /Humas Pertapsi)



Contact Person:
081214148515 (Admin)
082279199346 (Fathan)

Insentif & Risiko Perpajakan Lembaga Pendidikan

PKM Institute berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Manado, IAI Wilayah Sulawesi Utara, dan Pertapsi Korwil Sulawesi Utara proudly presents :

📅 : Sabtu, 2 Desember 2023
📍 : Zoom Meeting
Live Streaming Youtube
🕥 : 09.00-12.00 WITA

Link Pendaftaran

❗❗❗GRATIS❗❗❗

Download Materi Webinar

Suggested For You

Coretax Error Terus, Telat Setor dan Lapor? Kena Sanksi Gak Sih?

Sekarang Ada Diskon PPN Tiket Pesawat Untuk Mudik Lebaran Loh!

Regulasi Baru Pajak: Lembaga Zakat Harus Siap Beradaptasi

Transformasi Digital Pajak, BPR Jabar Siap Hadapi Tantangan Baru?

KETERANGAN TERTULIS TERKAIT PENYESUAIAN TARIF PPN 12%

Agustusan telah usai, Pajak Hadiahnya bagaimana ya?

Insentif & Risiko Perpajakan Lembaga Pendidikan

PKM Institute berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Manado, IAI Wilayah Sulawesi Utara, dan Pertapsi Korwil Sulawesi Utara proudly presents :📅 : Sabtu, 2 Desember 2023📍 : Zoom MeetingLive Streaming Youtube🕥 : 09.00-12.00 WITA

❗❗❗GRATIS❗❗❗

Suggested For You

PKM Institute berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Manado, IAI Wilayah Sulawesi Utara, dan Pertapsi Korwil Sulawesi Utara proudly presents :

📅 : Sabtu, 2 Desember 2023
📍 : Zoom Meeting
Live Streaming Youtube
🕥 : 09.00-12.00 WITA